Sekilas.co – Lembaga survei Poltracking Indonesia merilis hasil riset terbaru terkait evaluasi kinerja satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto sebagai Presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.
Dalam temuannya, Poltracking mencatat bahwa mayoritas responden menilai kabinet, yakni Kabinet Merah Putih, masih perlu dilakukan perombakan pada sisa masa pemerintahan. “Sebanyak 37,9 persen menilai perlu reshuffle kabinet, 26,4 persen menyatakan tidak perlu,” ungkap Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda Rasyid dalam paparan hasil riset pada Ahad, 19 Oktober 2025.
Hanta menambahkan bahwa posisi yang paling banyak dianggap perlu pengocokan ulang adalah menteri yang membidangi ekonomi, kemudian diikuti oleh menteri yang mengurusi bidang hukum, hak asasi manusia (HAM), hingga imigrasi dan pemasyarakatan. “Pekerjaan rumah Prabowo-Gibran di bidang hukum dan ekonomi. Perlu menjadi fokus evaluasi pemerintah ke depan,” ujarnya.
Dalam survei tersebut, Poltracking mencantumkan lima alasan utama mengapa publik menganggap reshuffle menteri perlu dilaksanakan usai setahun pemerintahan. Alasan paling dominan adalah kinerja menteri yang dinilai kurang memuaskan, dipilih oleh 54,6 persen responden.
Kemudian sebanyak 6,2 persen menyatakan bahwa alasan reshuffle terkait dengan adanya menteri yang menyalahgunakan jabatan. Selanjutnya 6 persen menilai bahwa sejumlah pos kementerian tidak cocok dipimpin oleh orang pilihan Prabowo.
Sebanyak 5,9 persen berpendapat bahwa perlu ada reshuffle karena masih terdapat menteri yang merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik. “Alasan kelima, sebanyak 5,6 persen menilai perlu reshuffle karena ada menteri yang jarang turun ke masyarakat,” jelas Hanta.
Selain itu, survei juga mencatat bahwa tiga menteri dalam kabinet tersebut memperoleh catatan kepuasan publik yang relatif paling rendah dalam setahun kinerja Kabinet Merah Putih.
Mereka adalah Bahlil Lahadalia (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral), Yassierli (Menteri Ketenagakerjaan), dan Natalius Pigai (Menteri HAM), ketiganya tercatat memperoleh tingkat kepuasan publik kurang dari 50 persen.
Survei ini dilakukan pada periode 3 hingga 10 Oktober 2025 dengan melibatkan 1.220 responden yang seluruhnya telah mempunyai hak pilih atau minimal berusia 17 tahun. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling, dengan margin of error lebih kurang ±2,9 persen serta tingkat kepercayaan 95 persen. Seluruh data diambil melalui wawancara tatap muka.
