Sekilas.co – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan bahwa kepemimpinan tidak cukup hanya bertumpu pada kecakapan teknokratis. Menurut Sri Sultan HB X, seorang pemimpin harus memiliki keberpihakan yang jelas kepada rakyat, terutama di tengah tekanan fiskal dan keterbatasan anggaran yang saat ini dihadapi banyak pemerintah daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Sri Sultan dalam sambutan pada acara Kagama Regional Leaders Forum (KRLF) 2025 yang digelar di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Jumat (12/12/2025).
“Kepemimpinan itu bukan sekadar kemampuan teknokratis, tetapi soal keberpihakan. Berpihak pada rakyat, pada nilai-nilai kemanusiaan, dan itu semua bermula dari apa yang kita serap di kampus perjuangan ini,” ujar Sri Sultan, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Tempo.
Sri Sultan HB X juga menyoroti realitas yang dihadapi banyak daerah, yakni tekanan fiskal yang semakin ketat serta keterbatasan ruang anggaran. Dalam kondisi tersebut, para pemimpin daerah dituntut mampu menjawab tantangan melalui kebijaksanaan, inovasi, serta keberanian dalam mengambil keputusan yang benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Yang kita butuhkan hari ini adalah pemimpin yang mau dan mampu mendengar denyut rakyatnya, bukan hanya mengeksekusi angka-angka dari pusat,” katanya.
KRLF 2025 sendiri mengusung tema “Sinergi Pusat–Daerah: Inovasi, Kolaborasi, dan Kepemimpinan di Era Pengetatan Fiskal”. Forum ini dihadiri lebih dari 30 kepala daerah, wakil kepala daerah, serta sekretaris daerah dari berbagai wilayah di Indonesia yang merupakan alumni UGM.
KRLF menjadi ajang silaturahmi sekaligus konsolidasi kepemimpinan daerah berbasis nilai, serta wadah untuk memperkuat jejaring lintas wilayah antarpemimpin regional.
Turut hadir dalam acara tersebut Rektor UGM Ova Emilia dan Ketua Umum Pengurus Pusat Kagama Basuki Hadimuljono. Dalam sambutannya, Basuki menyampaikan bahwa KRLF menjadi ruang refleksi bagi alumni UGM untuk tetap menjaga idealisme meski telah berada di pusaran kekuasaan daerah.
“Alumni UGM harus menjadi penggerak perubahan yang tidak kehilangan akar. Kita bukan sekadar administrator, tetapi pembawa semangat kerakyatan dalam setiap kebijakan,” ujar Basuki.
