sekilas.co – Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo menyinggung langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang memangkas dana bagi hasil untuk Jakarta sebesar Rp15 triliun. Adapun total alokasi anggaran bagi Jakarta pada 2026 berkurang dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun.
Pramono menyoroti pemangkasan tersebut saat memberikan sambutan dalam rapat koordinasi nasional pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah tahun 2025. Pada awal sambutannya, ia menjelaskan kepada Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bahwa Jakarta kini tengah bertransformasi menjadi pusat perekonomian nasional sekaligus kota global.
Politikus PDI Perjuangan ini menyebut bahwa tata kelola pemerintahan merupakan fondasi utama untuk memastikan pembangunan berjalan lancar, transparan, dan berkelanjutan.
Ia menjelaskan, terdapat beberapa indikator penting yang menjadi faktor penguatan. Pertama, ujar Pramono, adalah ekonomi yang mapan dan terkoneksi secara global. “Walaupun DBH-nya kemarin dipotong Rp 15 triliun,” kata Pramono di kawasan Grogol, Jakarta Barat, Kamis, 9 Oktober 2025. Ucapan itu disambut tawa dan tepuk tangan para peserta rakornas.
Adapun faktor kedua ialah kapasitas riset dan inovasi yang baik serta berkesinambungan. Selanjutnya, ketersediaan ruang yang nyaman untuk dihuni. Pariwisata yang menarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Jakarta juga menjadi salah satu indikator pembangunan. “Jadi sekarang ini, Bapak Menteri, Jakarta menjadi destinasi berbagai wisata, termasuk wisata sport tourism yang ada di Jakarta,” kata Pramono.
Indikator berikutnya adalah lingkungan yang nyaman dan berkelanjutan, disertai aksesibilitas yang saling terkoneksi antarwilayah.
Sebelumnya, Pramono Anung sempat menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jakarta harus berhemat anggaran pada tahun depan. Hal ini karena dana bagi hasil dari pemerintah pusat berkurang hingga Rp 15 triliun. Akibatnya, Jakarta akan melakukan efisiensi anggaran di sejumlah pos.
Meski demikian, Pramono menegaskan bahwa penghematan tersebut tidak akan memengaruhi gaji aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah. “Tidak ada hal yang berkaitan dengan ASN,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta pada Selasa, 7 Oktober 2025.
Menurutnya, beberapa langkah efisiensi yang akan ditempuh Pemerintah Provinsi Jakarta antara lain pengurangan rekrutmen petugas dinas, penundaan program nonprioritas, serta pengurangan anggaran perjalanan dinas dan operasional.
