sekilas.co – PELaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar menyampaikan bahwa program Lapor Mas Wapres (LMW) telah menerima 16.505 laporan sepanjang satu tahun pelaksanaannya. Laporan tersebut datang dari berbagai wilayah dan mencakup isu pendidikan, sosial, lingkungan, hingga pertanahan.
“Seluruh aduan itu telah ditindaklanjuti melalui koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga terkait, sehingga setiap aspirasi masyarakat memperoleh perhatian dan respons yang konkret,” ujarnya dalam keterangan resmi Sekretariat Wakil Presiden, Kamis, 27 November 2025.
Al Muktabar menjelaskan bahwa hingga 10 November 2025, sebagian besar laporan disampaikan melalui kanal WhatsApp (66,07 persen). Sisanya masuk melalui layanan tatap muka setelah pelapor melakukan registrasi di laman lapormaswapres.id. Namun ia tidak merinci berapa banyak laporan yang telah diselesaikan.
Salah satu aduan yang telah ditindaklanjuti datang dari Dinda Rosita, mahasiswi Universitas Widyagama Malang. Ia terpaksa menghentikan kuliahnya selama tiga tahun akibat tunggakan biaya pendidikan, diperburuk oleh kondisi ekonomi keluarga setelah ayahnya meninggal.
Setelah mengetahui adanya LMW, Dinda mengirim laporan melalui WhatsApp pada Februari 2025. Aduan tersebut kemudian diteruskan Sekretariat Wakil Presiden kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar untuk diverifikasi.
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Blitar, Wiji Asrori, mengatakan bahwa pemerintah daerah melakukan pengecekan dan verifikasi lapangan.
“Kami cek semua data, baik ke rumahnya, ke kampus, maupun ke pihak desa. Setelah semuanya valid, kami mengundang Dinda dan keluarganya ke Pendopo Kabupaten Blitar,” ujar Wiji.
Verifikasi menunjukkan bahwa Dinda memenuhi syarat untuk menerima bantuan. Baznas Kabupaten Blitar kemudian memberikan bantuan pendidikan sesuai besaran tunggakan. Ketua Baznas Kabupaten Blitar, Achmad Lazim, menyebut bantuan ini memungkinkan Dinda kembali melanjutkan kuliah.
Sekretariat Wakil Presiden terakhir merilis angka aduan LMW pada Juni 2025. Saat itu, sebanyak 7.590 laporan dari berbagai daerah telah ditindaklanjuti. Mayoritas disampaikan melalui WhatsApp (72,05 persen), sedangkan 27,95 persen lainnya masuk lewat layanan tatap muka setelah registrasi di laman lapormaswapres.id.
Sejak Lapor Mas Wapres dibuka pada Senin, 11 November 2024, tidak semua masyarakat dapat dilayani secara langsung. Kuota pengaduan dibatasi 50 hingga 60 orang per hari, bergantung pada jumlah laporan yang dibuka dari pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.
Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Prita Laura, menegaskan bahwa Lapor Mas Wapres bukan program pribadi Gibran, melainkan bagian dari program pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto dan telah terintegrasi dengan Sistem SP4N Lapor.
“Ini bukan program Mas Wapres pribadi. Ini adalah program pemerintah, yang berarti diketahui oleh presiden, disetujui, dan dilaksanakan bersama oleh seluruh kementerian serta lembaga,” kata Prita, Kamis, 14 November 2024.
