sekilas.co – Wakil Ketua Komisi IX DPR, Putih Sari, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Desakan ini muncul seiring dengan meningkatnya kasus keracunan setelah mengonsumsi MBG di sejumlah daerah beberapa minggu terakhir, yang memaksa banyak siswa mendapatkan penanganan medis.
“Manfaat besar dari program ini harus tetap terjaga dan tidak tergerus oleh buruknya tata kelola di lapangan,” ujar Putih dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.
Dia mendorong BGN untuk mengevaluasi setiap teknis penyelenggaraan dari hulu ke hilir, termasuk peningkatan standar keamanan makanan dan pencegahan kontaminasi. Putih juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan gizi pada setiap porsi agar tujuan program pemenuhan gizi benar-benar tercapai.
Evaluasi MBG, kata dia, harus menyentuh seluruh mata rantai pasok: mulai dari sumber bahan baku, penyimpanan, proses memasak, kontrol kualitas, pengemasan, hingga pengantaran. “Perlu perhatian khusus pada standar food safety dan pencegahan kontaminasi di setiap prosesnya,” ungkapnya.
Selain itu, kualitas gizi tidak boleh dikompromikan karena program ini hadir untuk memastikan anak-anak mendapat asupan aman dan seimbang. Kasus keracunan, tegas Putih, tidak boleh dianggap sekadar angka statistik karena keselamatan penerima manfaat adalah prioritas utama.
Dia menekankan pelaksanaan MBG harus bebas kecelakaan (zero accident), sehingga evaluasi menyeluruh perlu segera dilakukan agar manfaat besar program tidak tertutupi oleh catatan buruk pengelolaan di lapangan.
Putih menambahkan, pihaknya akan mendorong BGN segera berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan BPOM untuk menetapkan standardisasi keamanan pangan bagi program MBG.
Menurutnya, MBG merupakan investasi jangka panjang untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi yang fundamental. Program ini juga berdampak pada perekonomian lokal melalui penyerapan hasil pertanian, perikanan, serta penciptaan lapangan kerja.
“Program ini sudah memberikan manfaat nyata dan mendapat sambutan baik dari masyarakat—baik jutaan penerima manfaat maupun pekerja, petani, nelayan, dan pelaku usaha,” tuturnya.
Karena itu, penghentian program justru akan merugikan masyarakat. Yang perlu dilakukan adalah memastikan perbaikan menyeluruh tata kelola agar MBG kembali sesuai tujuan awal, yakni menciptakan sumber daya manusia unggul berdaya saing tinggi sekaligus menjadi motor penggerak perekonomian lokal, sesuai visi Presiden Prabowo Subianto.
