Sekilas.co – Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, melakukan kunjungan silaturahmi ke Kraton Yogyakarta untuk bertemu secara langsung dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X. Kunjungan ini bukan sekadar pertemuan formal, tetapi juga bentuk penghormatan budaya berupa kulo nuwun kepada pemimpin Daerah Istimewa Yogyakarta.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan Sarasehan Nasional tentang Obligasi Daerah, sebuah forum berskala nasional yang akan digelar di Yogyakarta pada 24 November 2025. Mekeng menjelaskan bahwa meminta izin serta restu dari Sri Sultan merupakan hal penting, mengingat Yogyakarta dipilih sebagai tuan rumah acara karena nilai sejarah, budaya, serta perannya sebagai pusat ilmu pengetahuan dan pemikiran kebangsaan.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, santai, dan penuh suasana kekeluargaan tersebut, Mekeng menjelaskan secara mendalam bahwa sarasehan ini bertujuan membuka ruang diskusi mengenai potensi obligasi daerah sebagai salah satu instrumen pembiayaan pembangunan. Instrumen ini dinilai dapat menjadi alternatif penting bagi pemerintah daerah dalam mendorong pembiayaan infrastruktur dan sektor strategis lainnya tanpa harus terlalu bergantung pada dana pusat.
“Yogyakarta kami pilih bukan hanya karena nilai historis dan budayanya yang tinggi, tetapi juga karena peran pentingnya sebagai pusat pendidikan dan pemikiran kebangsaan. Kami merasa perlu kulo nuwun kepada Ngarsa Dalem Sri Sultan sebelum kegiatan nasional ini dilaksanakan,” ungkap Mekeng dalam keterangannya, Jumat (14/11/2025). Ia menegaskan bahwa Golkar MPR ingin memastikan sarasehan ini terselenggara dengan dukungan penuh dari pemangku wilayah, sehingga diskusi yang dihasilkan lebih komprehensif.
Sementara itu, Sri Sultan HB X merespons positif rencana tersebut. Menurutnya, gagasan penyelenggaraan sarasehan nasional tentang obligasi daerah merupakan langkah maju yang sejalan dengan upaya mendorong kemandirian fiskal daerah. Sultan menilai bahwa kondisi ekonomi dan tata kelola keuangan daerah saat ini memerlukan inovasi pembiayaan agar pembangunan dapat berjalan lebih stabil, berkelanjutan, dan tidak semata mengandalkan transfer anggaran pemerintah pusat.
“Gagasan obligasi daerah merupakan langkah maju untuk memperkuat otonomi daerah dan kemandirian pembiayaan pembangunan. Saya menyambut dengan antusias dan, Insya Allah, akan hadir sebagai keynote speaker pada sarasehan nanti,” ujar Sri Sultan. Komitmen kehadiran Sultan dianggap sebagai bentuk dukungan penuh terhadap penyelenggaraan acara tersebut.
Pertemuan mereka kemudian ditutup dengan harapan bersama bahwa sarasehan nasional ini tidak hanya menjadi forum diskusi, melainkan juga dapat menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkaya wacana kebijakan fiskal daerah.
Mekeng dan Sri Sultan berharap kegiatan ini mampu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun para ahli dan praktisi di bidang keuangan publik dalam mengembangkan instrumen pembiayaan yang sehat, inovatif, dan berkelanjutan bagi masa depan pembangunan Indonesia.
