sekilas.co – Menjelang satu tahun pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto terus menambah nomenklatur dalam Kabinet Merah Putih, meski sejak awal sudah dikenal sebagai kabinet yang gemuk.
Jumlah anggota kabinet kembali bertambah setelah Prabowo melantik Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) dan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) baru di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 8 Oktober 2025.
Kepala Negara menunjuk Akhmad Wiyagus sebagai Wamendagri. Dengan demikian, posisi wakil menteri di Kementerian Dalam Negeri kini diisi tiga orang, yakni Bima Arya Sugiarto, Ribka Haluk, dan Akhmad Wiyagus.
Selain itu, mantan Menteri Pertahanan tersebut juga melantik Benyamin Paulus Octavianus sebagai Wamenkes, menjadikannya pendamping kedua Dante Saksono Harbuwono di Kementerian Kesehatan.
Tak hanya itu, Prabowo membentuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, yang diketuai oleh Velix Wanggai dan beranggotakan sembilan orang, di antaranya John Wempi Wetipo, Ignatius Yoko Triyono, Juharson Estrella Sihasale, Paulus Waterpauw, Ribka Haluk, Ali Hamdan Bogra, John Gluba Gebze, Yanni, dan Billy Mambrasar.
Sebelumnya, pada 25 Agustus 2025, Prabowo juga membentuk Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa yang dipimpin oleh Didit Herdiawan Ashaf. Kemudian pada 17 September 2025, ia melantik Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian.
Dengan penambahan tersebut, hingga kini Kabinet Merah Putih terdiri dari 48 menteri, 5 kepala badan, dan 55 wakil menteri yang dilantik sejak 21 Oktober 2025.
Penjelasan Pemerintah Soal Penambahan Wamen
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penambahan jabatan wakil menteri dan pembentukan badan baru dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pemerintahan.
“Ada lembaga yang fungsinya kini tergantikan oleh kementerian, dan itu tidak masalah jika dilebur. Penambahan dilakukan berdasarkan kebutuhan strategis,” ujarnya, Jumat (17/10/2025).
Analisis: Kabinet Gemuk dan Risiko Politik Akomodasi
Kepala LAB 45, Jaleswari Pramodhawardani, menilai langkah Prabowo menambah nomenklatur mencerminkan upaya memperluas dukungan politik dan menjaga stabilitas pemerintahan melalui distribusi jabatan.
“Presiden Prabowo membangun struktur dukungan yang lebih luas, tapi berisiko memecah arah kebijakan,” ujar Jaleswari, Sabtu (18/10/2025).
Menurutnya, kabinet yang semakin gemuk justru bisa menurunkan efektivitas koordinasi dan mengaburkan orientasi reformasi birokrasi.
“Reformasi yang seharusnya berorientasi pada efisiensi justru berubah menjadi politik akomodasi,” tambahnya.
Ia juga menilai bahwa selama birokrasi masih dianggap sebagai alat politik, bukan instrumen pelayanan publik, penambahan jabatan akan terus terjadi.
“Kabinet gemuk Presiden Prabowo mencerminkan politik pasca-reformasi kita—sibuk menjaga koalisi, tapi belum tentu memperkuat kapasitas negara,” pungkasnya.
Pandangan BRIN: Penambahan untuk Akselerasi, tapi Berisiko Tumpang Tindih
Peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Firman Noor, menyebut penambahan wakil menteri dan badan baru dimaksudkan untuk mempercepat program prioritas pemerintah yang menumpuk.
“Penambahan ini mencakup hal-hal strategis, seperti pembenahan di bidang dalam negeri dan kesehatan,” ujarnya (9/10/2025).
Namun, Firman juga mengingatkan potensi tumpang tindih fungsi antar lembaga yang dapat menurunkan efisiensi.
“Dalam praktiknya, justru bisa tidak efisien jika struktur baru beririsan dengan yang sudah ada,” katanya.
Ia menilai, di tengah situasi ekonomi yang menantang, pemerintah sebaiknya memberdayakan lembaga yang sudah ada melalui evaluasi berkala dan pembenahan fungsi.
“Prabowo akan sulit memberikan perhatian penuh ke semua anggota kabinet karena lingkupnya terlalu luas,” pungkas Firman.
