sekilas.co – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa dirinya tidak ingin ada anggapan bahwa Papua menjadi tempat pengasingan, melainkan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memerlukan perhatian khusus.
Hal itu disampaikan Gibran dalam dua kesempatan berbeda, yaitu saat memimpin rapat pleno BP3OKP dan bertemu tokoh adat dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Manokwari, Papua Barat, Selasa. Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan di Papua.
“Saya tekankan juga, Papua itu bukan tempat pengasingan atau pembuangan. Bapak, Ibu mungkin sudah sering baca berita tentang saya: ‘Oh Gibran diasingkan di Papua.’ Tidak, itu tidak benar. Papua itu bagian dari NKRI dan harus kita berikan perhatian khusus,” kata Wapres Gibran saat bertemu tokoh adat Papua di Manokwari.
Gibran menjelaskan, kunjungan kerjanya di Manokwari setelah sebelumnya mengunjungi Jayapura dan Merauke merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk mengakselerasi pembangunan di Papua.
Saat memimpin rapat pleno, Gibran meminta agar dua lembaga khusus dibentuk pemerintah, yaitu Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, agar potensi ekonomi lokal dapat digali secara optimal.
Menurut Wapres, Papua memiliki beragam komoditas khas, mulai dari kopi dan sagu, hingga pariwisata dan perikanan. Oleh karena itu, Gibran meminta pengembangan komoditas pertanian dan perkebunan dapat melibatkan Koperasi Desa Merah Putih.
“Mohon nanti ke depan bisa dikembangkan dengan menggandeng Koperasi Merah Putih. Untuk masalah modal, akses permodalan bisa melalui PNM Mekaar, KUR, dan kerja sama dengan pihak swasta,” kata Gibran.
Dalam arahannya, Wapres menegaskan bahwa pembangunan di Tanah Papua bersifat berkelanjutan dan tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, setiap pengambilan keputusan program harus berbasis data dan hasil evaluasi di lapangan.
“Misalnya kita ambil Papua Tengah. Kita keroyok masalah pendidikan. Bisa kita intervensi bersama dengan program MBG, Revitalisasi Sekolah, KIP, Beasiswa, Bus Sekolah,” katanya.
