Sekilas.co – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan pandangannya mengenai keputusan pemerintah yang hingga kini belum membuka akses bantuan internasional untuk penanganan bencana di sejumlah wilayah Sumatera. Menurut PKS, Indonesia masih memiliki kemampuan dan sumber daya yang cukup untuk mengatasi bencana besar, asalkan seluruh unsur bangsa bergerak secara terpadu dan cepat.
Sekjen PKS, Muhammad Kholid, mengatakan bahwa bangsa ini telah berkali-kali menghadapi bencana besar dan mampu bangkit dengan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, PKS masih optimistis pemerintah bisa mengoptimalkan seluruh potensi nasional untuk menangani situasi darurat yang terjadi di tiga provinsi terdampak.
“Kami yakin pemerintah Indonesia memiliki kapasitas, pengalaman, serta perangkat yang memadai dalam menangani bencana besar. Namun, kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, Basarnas, BNPB, dan para relawan menjadi kunci keberhasilan di tengah fase kritis seperti ini,” jelas Kholid, Senin (8/12/2025).
Ia menegaskan bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berada di garis terdepan dalam memastikan langkah penanganan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan. Menurutnya, kemampuan presiden dalam mengoordinasikan seluruh lembaga terkait akan sangat menentukan keberhasilan penanggulangan bencana di Sumatera.
“Dalam kondisi darurat seperti sekarang, kepemimpinan presiden menjadi faktor yang sangat strategis. Presiden harus memastikan seluruh kementerian dan lembaga bergerak serempak, cepat, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Sebagai langkah antisipasi dan percepatan, PKS juga mengusulkan agar Presiden bersama jajaran TNI, Polri, BNPB, dan sejumlah kementerian teknis membangun pusat kendali sementara langsung di wilayah terdampak bencana. Dengan begitu, proses koordinasi di lapangan dapat lebih intensif dan respons kebijakan lebih cepat diimplementasikan.
“Jika memang diperlukan, Presiden bersama Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB, Basarnas, serta para menteri terkait bisa untuk sementara berkantor di lokasi bencana. Dengan kehadiran langsung di lapangan, proses pengambilan keputusan dapat lebih akurat karena didasarkan pada kondisi faktual yang terjadi,” ujar Kholid.
Selain itu, PKS juga mendorong agar pemerintah terus memperkuat dialog dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Akses informasi yang terbuka dan akurat diyakini akan sangat berpengaruh dalam menentukan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan pengungsi.
Lebih jauh, PKS memastikan bahwa mereka tidak hanya memberikan kritik atau saran kepada pemerintah, tetapi juga terlibat langsung dalam aksi kemanusiaan. Kader dan relawan PKS di seluruh Indonesia telah digerakkan untuk menyalurkan bantuan kepada warga terdampak sejak hari-hari awal bencana terjadi.
“Sejak bencana melanda, kami sudah hadir membantu masyarakat melalui dapur umum, distribusi pakaian dan kebutuhan pokok, hingga evakuasi langsung di titik-titik terdampak,” ungkapnya.
Bencana banjir dan longsor di Sumatera terjadi pada 25 November lalu dan terus menimbulkan dampak yang signifikan terhadap ribuan warga. Meski sudah hampir dua pekan berlalu, pemerintah masih belum membuka opsi bantuan luar negeri karena menilai Indonesia masih sanggup mengatasi situasi dengan cadangan logistik yang ada.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menegaskan bahwa ketersediaan pangan serta dukungan pemerintah pusat masih mencukupi untuk membantu warga yang terdampak.
Dengan kondisi yang terus berkembang, PKS meminta agar semua pihak menaruh perhatian penuh pada keselamatan dan pemulihan warga, serta menempatkan koordinasi kemanusiaan sebagai prioritas tertinggi.
