Mendagri: Pemerintah Pusat Tetap Turun Tangan Tangani Darurat Bencana di Daerah

foto/istimewa

sekilas.co – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan bahwa pemerintah pusat akan tetap memberikan bantuan dalam penanganan darurat bencana di tiga provinsi di Sumatera, terlepas dari ada atau tidaknya status bencana nasional.

Ia menjelaskan bahwa sejak Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilanda banjir bandang serta tanah longsor, Presiden Prabowo Subianto langsung menginstruksikan seluruh instansi terkait, termasuk Kemendagri, untuk bergerak cepat ke lapangan. “Diminta ataupun tidak, pemerintah pusat akan membantu daerah yang kesulitan menangani kondisi darurat bencana,” ujar Tito kepada Tempo, Ahad, 30 November 2025.

Baca juga:

Sebelumnya, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga telah mengeluarkan Surat Pernyataan Ketidakmampuan Penanganan Darurat Bencana di wilayahnya. Surat bernomor 360/3654BPBD/2025 itu ditandatangani pada 27 November 2025.
Dokumen tersebut menjelaskan penetapan status darurat bencana serta dampak dari banjir bandang dan tanah longsor yang menyebabkan 15 orang meninggal dunia dan 3.123 kepala keluarga mengungsi.

Bupati Aceh Tengah menyampaikan bahwa mempertimbangkan besarnya dampak dan potensi bertambahnya korban, pemerintah daerah menyatakan tidak mampu melaksanakan penanganan darurat bencana secara optimal.
Tito menuturkan bahwa pemerintah pusat memahami kondisi di lapangan, terutama yang terjadi di Aceh Tengah, dan menegaskan bahwa mereka tidak mempermasalahkan pernyataan ketidakmampuan tersebut.

Ia memaparkan bahwa situasi di Kabupaten Aceh Tengah sangat memprihatinkan karena banyak ruas jalan dan jembatan penghubung yang terputus, hingga membuat aktivitas masyarakat lumpuh.

Selain itu, warga terdampak banjir bandang dan longsor juga membutuhkan dukungan logistik untuk memenuhi kebutuhan harian.

Menurut Tito, pemerintah daerah tidak memiliki fasilitas pendukung seperti helikopter atau pesawat untuk mengangkut bantuan logistik, sehingga diperlukan intervensi dari pemerintah pusat. “Termasuk untuk membuka maupun membangun kembali ruas jalan, karena membutuhkan alat berat. Jadi wajar jika mereka menyatakan tidak mampu, sebab memang kondisinya terisolir,” kata mantan Kapolri tersebut.

Sebelumnya, banjir bandang dan tanah longsor menerjang tiga provinsi di Sumatera: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pada Jumat lalu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data terbaru mengenai korban banjir dan longsor di ketiga provinsi tersebut.

Kepala BNPB Suharyanto menyebut bahwa hingga Jumat, 28 November sore, tercatat 174 orang meninggal dunia dan 12.546 kepala keluarga mengungsi akibat bencana tersebut.

Ia menjelaskan bahwa Sumatera Utara menjadi wilayah dengan korban meninggal terbanyak, yaitu 116 orang, disusul Aceh dengan 35 orang, dan Sumatera Barat dengan 23 orang. “Data ini masih bersifat sementara dan akan terus diperbarui,” ujar Suharyanto dalam konferensi pers di kantor BNPB, Jakarta Timur.

Artikel Terkait