sekilas.co – Pemerintah Provinsi Jakarta mendirikan pos pemadam kebakaran di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo mengklaim bahwa pos damkar baru tersebut dibangun tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pramono mengatakan, pos damkar tersebut dibangun dengan skema pembiayaan kreatif melalui mekanisme ruilslag. Ruilslag, atau tukar guling aset, dilakukan dengan menukarkan tanah milik Pemerintah Provinsi Jakarta seluas 338 meter persegi dengan tanah seluas 601 meter persegi milik PT Pacific Equity Management.
Pramono menyebut bahwa pemerintah daerah akan menggunakan skema pembiayaan serupa untuk berbagai pembangunan lain di Jakarta. “Ini menjadi role model percontohan di tempat-tempat lain di Jakarta,” ujar Pramono dalam keterangan tertulis pada Senin, 13 Oktober 2025.
Ia menyebut pembangunan pos pemadam di Kebayoran Baru sebagai bentuk pembiayaan kreatif. “Apa yang dilakukan menunjukkan bahwa proses creative financing ruilslag dengan PT Pasifik Equity Management ini benar-benar berjalan dengan baik dan efektif. Karena itu, saya bersedia untuk meresmikannya,” ucap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut.
Adapun pos pemadam kebakaran baru di Kebayoran Lama akan melayani sekitar 17 ribu kepala keluarga. Di kawasan tersebut terdapat lima posko pemadam kebakaran, dan pos baru ini telah dilengkapi dengan 30 Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
“Saya tadi mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran bahwa pada tahun 2025, Kebayoran Lama mencatat nol kasus kebakaran, dan mudah-mudahan prestasi ini dapat dipertahankan,” ujar Pramono.
Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta, Bayu Meghantara, mengatakan pos pemadam kebakaran tersebut dibangun melalui skema pembiayaan kreatif yang mencakup berbagai fasilitas pendukung, termasuk taman dan jalan. Selain itu, kata dia, pos tersebut nantinya akan memiliki dua unit kendaraan pemadam.
Sementara itu, Kebayoran Lama Utara memiliki luas wilayah sekitar 178,22 hektare dengan 10 RW dan 101 RT. Jumlah kepala keluarga di wilayah ini mencapai 17.470, dengan total penduduk sebanyak 53.514 jiwa.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jakarta menyatakan akan mencari berbagai alternatif pembiayaan untuk pembangunan di ibu kota. Gubernur Pramono sempat menyampaikan hal tersebut saat bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Balai Kota Jakarta, pada Kamis, 9 Oktober 2025.
Dalam pertemuan itu, Pramono dan Purbaya turut membahas pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Akibat pengurangan tersebut, APBD Jakarta 2026 diproyeksikan turun menjadi Rp79 triliun dari sebelumnya Rp94 triliun.
