Sekilas.co – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam membayar utang yang terkait dengan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau yang dikenal dengan nama Whoosh.
Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo dalam keterangannya kepada wartawan usai menghadiri pertemuan di kediaman Presiden Prabowo Subianto, di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Minggu malam (12/10/2025).
Menurut Prasetyo, pemerintah telah melakukan pembahasan mendalam bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk mencari solusi terbaik dalam penyelesaian kewajiban keuangan proyek tersebut tanpa harus menambah beban terhadap keuangan negara.
“Pemerintah telah mendiskusikan berbagai langkah alternatif untuk menyelesaikan persoalan pembiayaan proyek KCJB. Prinsipnya, kami berupaya agar tidak ada penggunaan dana APBN dalam proses pembayaran utang proyek tersebut,” ujar Prasetyo.
Ia menambahkan bahwa pemerintah tengah mengkaji sejumlah opsi kerja sama, termasuk kemungkinan restrukturisasi pembiayaan dan optimalisasi aset yang dimiliki konsorsium proyek KCJB. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan skema pembiayaan yang lebih efisien dan berkelanjutan, tanpa mengganggu stabilitas fiskal nasional.
“Presiden telah menegaskan komitmennya bahwa proyek strategis nasional seperti Kereta Cepat harus tetap beroperasi dengan prinsip efisiensi dan transparansi. Oleh karena itu, semua alternatif yang disiapkan diarahkan untuk memastikan proyek tetap berjalan tanpa membebani APBN,” imbuhnya.
Selain itu, Prasetyo menyampaikan bahwa pemerintah juga terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), untuk memastikan mekanisme pembiayaan dapat dijalankan secara profesional dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Intinya, kami ingin proyek ini menjadi simbol kemajuan transportasi nasional, namun tetap dikelola secara hati-hati agar tidak menimbulkan risiko fiskal di masa depan,” pungkas Prasetyo.
